Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Juga Ingin "Government Almost Without Rules"

Kompas.com - 27/11/2018, 14:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal ruwetnya regulasi di Indonesia sehingga menghambat pengambilan keputusan.

Di dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018), Presiden mengatakan, perunahan dunia sedemikian cepatnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat diputuskan dengan sesegera mungkin.

Namun berdasarkan pengalaman, baik ketika menjabat kepala daerah maupun sebagai Presiden, keinginannya untuk memutuskan sesuatu dengan cepat kerap kali terbentur regulasi sendiri.

"Sedih saya kadang-kadang. Kepengin cepat tapi, Pak Undang-Undang itu enggak boleh. Gubernur ingin cepat, Pak hati-hati, perdanya enggak boleh. Lah ini semuanya enggak boleh, bagaimana kita bisa berlari cepat?" ujar Jokowi.

Baca juga: Mulai 2019, Jokowi Dorong Memperbanyak Agen Transformasi

"Perubahan dunia sangat cepat seperti sekarang, kita butuh kebijakan yang bisa diputuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi sebanyak-banyaknya yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi perubahan yang ada," lanjut dia.

Presiden Jokowi pun berkeinginan agar fleksibilitas dalam mengambil sebuah keputusan di dalam birokrasi pemerintahan bisa seperti pada perusahaan swasta.

Bahkan, ia ingin sekali pemerintah punya prinsip yang sama seperti pada perusahaan swasta, yakni "almost without rules..."

"Kalau bapak ibu lihat, sekarang ini sudah banyak yang namanya company almost without rules. Saya juga ingin government almost without rules," ujar Jokowi.

"Jadi pak gubernur, pak bupati, pak wali kota, pak menteri, jangan banyak-banyak memproduksi regulasi yang akan menjerat kita sendiri, untuk tidak cepat, tidak lincah, tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan yang ada," lanjut Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa ke depan, bukan lagi negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan pula negara besar yang akan mengalahkan negara kecil. Melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com