Kompas.com - 26/11/2018, 20:54 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendesak DPR untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Revisi harus segera rampung agar penyiaran di Indonesia bisa sesuai dengan kondisi teknologi komunikasi terkini. Wiranto menilai, Undang-Undang Penyiaran menjadi salah satu instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

"Saya mendorong teman-teman DPR agar memerhatikan masalah ini agar segera bisa menyusun atau menyiarkan, mengesahkan Undang-Undang (Penyiaran) yang baru," kata Wiranto saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Baca juga: Tak Kunjung Rampung, Ini Hambatan Revisi UU Penyiaran

"Undang-undang mengatur kehidupan masyarakat, tatkala masyarakat sudah berubah secara cepat terutama perubahan teknologi komunikasi, teknologi digital, misalnya, maka undang-undang harus diubah, direvisi," sambungnya.

Wiranto mengatakan, masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang. Undang-undang yang ketinggalan zaman, kata dia, tak ada gunanya jika diimplementasikan.

Undang-undang yang tidak mutakhir, akan berbahaya bagi masyarakat yang terus berkembang. Sebab, keteraturan menjadi tak bisa dijaga.

Wiranto juga menyebut, pihaknya turut menjadi pengawas dalam sistem penyiaran di Indonesia. Pengawasan dari pemerintah itu dijabarkan dalam Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses revisi.

"Itu nanti dijabarkan dalam Undang-Undang yang baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) punya peran strategis dalam penyelenggaraan penyiaran.

Baca juga: Permasalahkan Mekanisme, Baleg Minta Pengesahan RUU Penyiaran Ditunda

Sebab, KPI ikut mengatur dan membangun penyiaran yang sehat.

"Karena penyiaran ini kan, televisi, radio ini kan, bisa membangun opini publik. Pada saat kita memerlukan satu usaha untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, merawat kerukunan nasional, merawat kebersamaan, maka salah satu tugas bagian penting dari KPI adalah bagaimana agar siaran-siaran ini menegarah kepada membangun opini untuk bersatu," tutur Wiranto.

Di tengah keberagaman bangsa yang begitu kental, Wiranto berharap KPI mampu menjaga atmosfer persatuan dan kesatuan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X