Tak Kunjung Rampung, Ini Hambatan Revisi UU Penyiaran

Kompas.com - 10/06/2017, 13:00 WIB
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat segera diselesaikan. Saat ini, pembahasan revisi tersebut berada di Badan Legislasi DPR.

"Kalau kami berharap secepat mungkin (selesai). Makin cepat makin baik," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum, Hendri Subiakto, seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Adapun beberapa poin yang masih menjadi perdebatan di antaranya mengenai kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), peran pemerintah, hingga konsep peralihan analog ke digital.

(baca: Kominfo Pastikan Revisi UU Penyiaran Tak Akan seperti Orde Baru)

Adapun soal konsep peralihan digital, pemerintah saat ini menginginkan konsep multiplekser tunggal atau single mux.

Pada awalnya, kata Hendri, Pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi I, telah sependapat soal konsep single mux. Namun, berubah ketika sampai di Baleg.

"Kalau dulu Komisi I arahnya lebih ke single mux. Saya enggak tahu kalau Baleg gimana," tuturnya.

Poin lainnya adalah soal kewenangan KPI. Saat ini, baik KPI maupun KPI Daerah hanya memiliki kewenangan hingga mengeluarkan rekomendasi.

Nantinya, KPI akan lebih kepada konten penyiaran, namun sifatnya memberi masukan terhadap perizinan, bukan sebagai penentu perizinan.

"Kalau sekarang kan penentu. Izin harus lewat KPI. KPI memberikan rekomendasi kelayakan," kata Hendri.

Dengan situasi seperti saat ini, jumlah lembaga penyiaran menjadi sangat banyak yang pada akhirnya semakin mempersempit ruang frekuensi.

"Besok, KPI konsentrasinya lebih kepada konten tapi tetap dasarnya konten dia bisa memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah mana yang layak untuk diteriskan izinnya, mana yang tidak," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X