Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Serangan Siber Jelang Pemilu

Kompas.com - 26/11/2018, 19:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan meminta masyarakat tidak khawatir akan serangan siber yang berpotensi terjadi pada sistem teknologi dan informasi KPU jelang Pemilu 2019.

Menurut Wahyu, dalam penghitungan suara Pemilu nanti pihaknya menggunakan metode konvensional berupa rekapitulasi secara berjenjang. Perolehan suara dalam Pemilu dihitung melalui rapat pleno berjenjang tiap daerah.

"Kita mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan serangan siber tetapi publik tidak perlu khawatir karena basis penghitungan kita menggunakan metode konvesional yang melalui rapat pleno berjenjang," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Wahyu mengatakan, penghitungan suara secara konvensional merupakan metode resmi dari KPU.

Baca juga: Fasilitasi Penyandang Disabilitas Mental, KPU Diminta Kerja Sama dengan Banyak Pihak

Adapun kelak sistem IT KPU menampilkan informasi terkait hasil penghitungan suara. Hal itu sebagai wujud komitmen KPU dalam melayani masyarakat. Tujuannya, supaya publik mendapat informasi yang cepat mengenai penghitungan suara yang disajikan melalui sistem IT.

Meski demikian, Wahyu menampik jika pihaknya sama sekali tidak melakukan antisipasi serangan siber.

KPU melakukan sejumlah hal dalam menghadapi ancaman tersebut, seperti misalnya membangun keamanan jaringan internal.

Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan pihak lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

"Sudah merapatkan barisan kita secara internal sudah membenahi segala sesuatu dan kita akan berkoordinasi bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk bersama mengantisipasi apabila ada serangan," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudin menyebut, jutaan ancaman terkait server siber berpotensi menyerang Indonesia setiap tahunnya.

Menjelang tahun Pemilu, ancaman siber tersebut juga berpotensi menyerang sistem IT KPU.

Ancaman tersebut muncul dari dalam dan luar negeri. Bentuknya, bisa bermacam-macam, seperti pasmen, dos, malware, hingga trojan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com