Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Sarankan Prabowo Ungkap Elite yang Diancam

Kompas.com - 23/11/2018, 15:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan identitas elite yang mengaku diancam karena mendukung mantan Pangkostrad itu di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Prabowo dalam orasinya pada acara pembekalan relawan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

"Jadi sebenarnya kalau disebutkan orangnya lebih bagus supaya pemerintah mengetahui apa benar atau tidak. Kalau hanya menyebut 'ada elite', kan bagi kami, bagi pemerintah, susah untuk men-trace atau mencari tahu sebenarnya apa," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Prabowo Sebut Sejumlah Elite yang Mendukungnya Dapat Ancaman

Kalla menyarankan Prabowo agar mengungkapkan apakah elite yang dimaksud adalah politisi atau pejabat pemerintahan.

Sebab, kata Kalla, pejabat pemerintahan yang tergolong aparatur sipil negara (ASN) memang tak boleh berkampanye.

"Kalau bicara elite, elite itu kan macam-macam. Kalau elite pemerintahan, seperti ASN, memang tidak bisa ikut berkampanye. Tidak bisa mendukung siapa-siapa, itu terlarang. Kalau para pengusaha kan bebas saja mau bantu siapa. Kalau politisi silakan," lanjut Kalla.

Baca juga: Timses Jokowi: Ini Bukan Orde Baru, Ini Era Demokrasi, Pak Prabowo!

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, sejumlah elite yang mendukungnya diancam oleh pihak tertentu.

Namun, Prabowo tak mengungkapkan identitas pengancam.

"Saya sering kedatangan elite entah pakai gelar ini, pakai gelar itu, pakai posisi ini, dan itu dan mereka bilang, 'Pak Prabowo, kami ingin mendukung Prabowo tapi kami diancam, ditekan. Jadi kami akan mendukung Pak Prabowo diam-diam', begitu," kata Prabowo di hadapan para relawan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com