BSSN: Jaminan Pengamanan Siber Jelang Pemilu Tak Bisa 100 Persen

Kompas.com - 22/11/2018, 16:05 WIB
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) mengantisipasi serangan siber terhadap sistem teknologi dan informasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Antisipasi tersebut dilakukan untuk mengamankan sistem teknologi informasi kedua lembaga tersebut jelang Pemilu 2019.

Realisasinya, BSSN memasang server pada infrastruktur IT KPU dan Bawaslu. Dilakukan pula monitoring situs online selama 24 jam.

Meski demikian, menurut Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin, upaya pengamanan tak bisa 100 persen menjamin keamanan sistem teknologi dan informasi kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu.

"Kita berusaha untuk mengamankan. Tidak ada yang bisa menjamin 100 persen bahwa di dunia ini, dengan teknologi apapun, bisa menjamin keamanannya itu," kata Asep usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Asep menambahkan, pihaknya tak bisa memprediksi secara langsung ancaman yang mungkin terjadi. BSSN, hanya bisa melakukan ancaman secara global.

Namun, melihat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan kejahatan terkait Pemilu.

Taktik yang digunakan penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Gandeng Facebook dan Twitter

Tujuan penyerangan adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Untuk itu, BSSN berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, dan langkah mewujudkan siber yang aman. BSSN juga melakukan sistem sweeping pengawasan.

"Tentunya kita berusaha semaksimum mungkin, sekuat-kuatnya untuk mensinergikan seluruh sektor pemerintah, di mana stake holdernya berkaitan dengan siber ini. Kita sudah berusaha mengomunikasikan dengan seluruh komunitas, baik di lingkungan pemerintahan maupun akademisi ataupun di private sector," tutur Asep.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X