Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN: Jaminan Pengamanan Siber Jelang Pemilu Tak Bisa 100 Persen

Kompas.com - 22/11/2018, 16:05 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengantisipasi serangan siber terhadap sistem teknologi dan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Antisipasi tersebut dilakukan untuk mengamankan sistem teknologi informasi kedua lembaga tersebut jelang Pemilu 2019.

Realisasinya, BSSN memasang server pada infrastruktur IT KPU dan Bawaslu. Dilakukan pula monitoring situs online selama 24 jam.

Meski demikian, menurut Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin, upaya pengamanan tak bisa 100 persen menjamin keamanan sistem teknologi dan informasi kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu.

"Kita berusaha untuk mengamankan. Tidak ada yang bisa menjamin 100 persen bahwa di dunia ini, dengan teknologi apapun, bisa menjamin keamanannya itu," kata Asep usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Asep menambahkan, pihaknya tak bisa memprediksi secara langsung ancaman yang mungkin terjadi. BSSN, hanya bisa melakukan ancaman secara global.

Namun, melihat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan kejahatan terkait Pemilu.

Taktik yang digunakan penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Gandeng Facebook dan Twitter

Tujuan penyerangan adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Untuk itu, BSSN berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, dan langkah mewujudkan siber yang aman. BSSN juga melakukan sistem sweeping pengawasan.

"Tentunya kita berusaha semaksimum mungkin, sekuat-kuatnya untuk mensinergikan seluruh sektor pemerintah, di mana stake holdernya berkaitan dengan siber ini. Kita sudah berusaha mengomunikasikan dengan seluruh komunitas, baik di lingkungan pemerintahan maupun akademisi ataupun di private sector," tutur Asep.

Kompas TV Setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik pada 25 oktober 2018 lalu, musisi senior Ahmad Dani beserta kuasa hukumnya mengajukan gelar perkara khusus dengan janji akan menghadirkan saksi ahli dari pihaknya, dua minggu sejak 25 oktober 2018.<br /> <br /> Saat ini, penyidik Subdit Lima Siber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, belum juga melakukan pemeriksaan lantaran tersangka pencemaran nama baik Ahmad Dhani belum bisa menghadirkan saksi ahli yang akan diajukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com