BSSN: Jaminan Pengamanan Siber Jelang Pemilu Tak Bisa 100 Persen

Antisipasi tersebut dilakukan untuk mengamankan sistem teknologi informasi kedua lembaga tersebut jelang Pemilu 2019.

Realisasinya, BSSN memasang server pada infrastruktur IT KPU dan Bawaslu. Dilakukan pula monitoring situs online selama 24 jam.

Meski demikian, menurut Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin, upaya pengamanan tak bisa 100 persen menjamin keamanan sistem teknologi dan informasi kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu.

"Kita berusaha untuk mengamankan. Tidak ada yang bisa menjamin 100 persen bahwa di dunia ini, dengan teknologi apapun, bisa menjamin keamanannya itu," kata Asep usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Asep menambahkan, pihaknya tak bisa memprediksi secara langsung ancaman yang mungkin terjadi. BSSN, hanya bisa melakukan ancaman secara global.

Namun, melihat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan kejahatan terkait Pemilu.

Taktik yang digunakan penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Tujuan penyerangan adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Untuk itu, BSSN berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, dan langkah mewujudkan siber yang aman. BSSN juga melakukan sistem sweeping pengawasan.

"Tentunya kita berusaha semaksimum mungkin, sekuat-kuatnya untuk mensinergikan seluruh sektor pemerintah, di mana stake holdernya berkaitan dengan siber ini. Kita sudah berusaha mengomunikasikan dengan seluruh komunitas, baik di lingkungan pemerintahan maupun akademisi ataupun di private sector," tutur Asep.