Menteri Desa: Nekat Korupsi Dana Desa Pasti Ketahuan

Kompas.com - 21/11/2018, 19:17 WIB
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo menyampaikan sambutan dalam Rembug Nasional Reforma Agraria di Hotel Media Jakarta,, Rabu (19/9/18) Dok Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo menyampaikan sambutan dalam Rembug Nasional Reforma Agraria di Hotel Media Jakarta,, Rabu (19/9/18)
Penulis Ihsanuddin
|

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim bahwa pengawasan terkait penyaluran dana desa selama ini sudah berjalan dengan baik.

Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, sudah ada Rp 186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.

"Pengawasannya sudah baik, jadi saya pastikan tidak ada unsur korupsi yang tidak ketahuan. Saya sudah melibatkan unsur polisi, kejaksaan, media, dan NGO, jadi pasti ketahuan," kata Eko di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar

Hal ini disampaikan Eko menanggapi pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi. Nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.

Eko menilai, banyaknya korupsi yang ketahuan oleh penegak hukum itu justru membuktikan bahwa dana desa diawasi secara ketat.

"Ini buktinya ketahuan terus. Kalau nekat, ya kita proses," kata Eko.

Eko mengingatkan kepada kepala desa dan seluruh aparatur desa agar tidak bermain-main dengan dana desa.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melapor apabila melihat adanya dugaan penyelewengan dana.

"Jadi saya jamin pasti ketahuan, tapi orang nekat pasti ketahuan karena polisi, kejaksaan, dan NGO turun tangan," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Akan Sampaikan Catatan Penanganan Covid-19

Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Akan Sampaikan Catatan Penanganan Covid-19

Nasional
Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X