Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Ada 30.000 Inovasi Warga yang Siap Didanai Dana Desa

Kompas.com - 07/11/2018, 14:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan sudah ada lebih dari 30.000 inovasi warga desa yang siap didanai oleh program dana desa.

"Sekarang, sudah ada 30.000 lebih inovasi dari masyarakat desa. Itu kami dokumentasikan ya, baik dalam bentuk tertulis atau video," ujar Eko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa dana desa jangan hanya dipakai untuk membangun infrastruktur fisik semata. Dana desa juga perlu digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa sekaligus inovasi-inovasinya.

Eko melanjutkan, salah satu inovasi warga desa itu adalah Bank Sampah di Desa Bojong Kidul, Garut, Jawa Barat. Dana desa digunakan untuk pembiayaan proses sampah hingga menjadi pupuk kompos.

Baca juga: APBD Defisit, Aceh Utara Belum Cairkan Sisa Dana Desa 2017 Sebesar Rp 17,9 Miliar

"Masyarakat diminta mengumpulkan sampah dan dibayar tergantung besaran sampah yang dikumpulkan. Ada Rp 10.000, Rp 50.000 atau Rp 100.000. Sampah itu dikelola menjadi kompos. Komposnya diwajibkan kepada masyarakat desa tidak boleh kimia, tapi organik," ujar Eko.

"Keuntungannya, pertama, desanya menjadi bersih. Kedua, memberikan pekerjaan buat masyarakat. Ketiga, pendapatan masyarakat dapat naik karena tanamannya menjadi organik. Itu sudah berhasil dan banyak ditiru di beberapa desa," lanjut dia.

Contoh lain di Desa Kutuh, Bali. Selama ini, masyarakat di desa itu memproduksi rumpul laut. Namun dinilai kurang maksimal karena keterbatasan akses. Dana desa itu pun digunakan untuk membangun akses yang lebih mudah agar produksi dan kualitas rumput laut kian optimal.

Baca juga: Dana Desa, Angkat Potensi Taman Wisata Alam Bukit Kaba di Bengkulu

"Dulu tebingnya 100 meter lebih. Sekarang tebingnya dipotong pakai dana desa dan jadi desa wisata. Sekarang desa itu pendapatannya sudah Rp 34 miliar per tahun. Keuntungan bersihnya Rp 4 miliar. Dikembangkan lagi sekarang membuat sarana simpan pinjam. Itu asetnya satu desa sudah Rp 127 miliar," ujar Eko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, dana desa sudah saatnya tak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga untuk pengembangan ekonomi dan inovasi warga desa.

Hal itu diungkapkan ketika bertemu para pendamping desa di Banten, beberapa waktu yang lalu.

"Kita ingin dana desa tidak hanya untuk infrastruktur saja. Tapi digeser sedikit ke mengenai pemberdayaan ekonomi dan inovasi di desa. Misalnya untuk pemberdayaan PAUD, pakai dana desa agar anak-anak memiliki gizi baik, agar cerdas. Ada juga desa wisata, misalnya Umbul Ponggok. Itu per tahun pendapatannya Rp 14 miliar lho," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com