Politisi PDI-P: Sudah Sepantasnya Presiden Beri Amnesti untuk Nuril

Kompas.com - 19/11/2018, 16:34 WIB
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari saat diundang sebagai narasumber sebuah diskusi di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAPolitisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari saat diundang sebagai narasumber sebuah diskusi di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari meminta Presiden Joko Widodo memberi amnesti bagi Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

"Sudah layak dan sepantasnya jika Presiden memberikan amnesti dan kemudian juga rehabilitasi kepada Ibu Nuril," kata Eva dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/11/2018).

Eva mengatakan, putusan MA atas kasus Baiq Nuril jelas menjauhkan penanganan kasus hukum dari keadilan. Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual dari mantan atasannya justru dinyatakan bersalah atas tindakan yang bukan perbuatannya.

Apalagi, Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Lombok sebelumnya telah melihat bahwa Nuril bukanlah pelaku penyebarluasan rekaman telepon yang dipersoalkan. PN Mataram dan PT Lombok membebaskan Nuril dari dakwaan jaksa penuntut umum.


Baca juga: Komnas Perempuan Minta Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

"Putusan MA harusnya hanya menelaah putusan-putusan pengadilan di bawahnya yaitu PN atau PT. Jadi tidak malah bikin putusan atas perkaranya sendiri yang itu jadi wewenang hakim PN n PT," kata anggota DPR dari fraksi PDI-P ini.

Eva menilai, majelis kasasi MA yang mengadili kasus ini bukan hanya melampaui kewenangan, tapi sekaligus tidak menunjukkan keteladanan dalam berperikemanusiaan.

Hal ini menurut dia bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Aturan itu menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan.

"MA harus melakukan koreksi diri terhadap kinerja para hakim yang menurut berbagai riset menjadi lembaga yang integitasnya rendah karena korupsi dan diskriminatif terhadap perempuan yang lemah," kata Eva.

Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Koalisi Save Ibu Nuril mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2018) siang. Mereka meminta Presiden Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Presiden Jokowi sendiri tidak berada di Istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Sebagai gantinya, mereka diterima oleh Staf Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X