Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono. 

Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi.

Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik. 

"Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri," seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral.

Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

"Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai," paparnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Cermat dalam Pergantian KSAD

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa.

"Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral," ungkapnya.

Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.