Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: TNI dari Dulu Sudah Netral, "Ngapain" Diragukan Lagi?

Kompas.com - 26/06/2018, 17:20 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menjamin netralitas Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada penyelenggaran Pilkada Serentak 2018.

Adapun pemungutan suara pilkada tersebut akan digelar esok hari, Rabu 27 Juni 2018.

"TNI dari dulu sudah netral, kok, ngapain diragukan lagi? Statement sudah sekali saja, tak usah berkali-kali," ujar Mulyono di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Mulyono pun menegaskan bahwa komitmen TNI sudah sangat jelas terkait pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

"Kalau ada orang lain yang meragukan itu, ya itu kekhawatiran saja. TNI sudah jelas komitmennya," kata dia.

Baca juga: Jika Temui Oknum TNI Tidak Netral Saat Pilkada, Laporkan ke Sini

Bahkan, menurut Mulyono, sanksi tegas menunggu para jajarannya yang tidak netral pada Pilkada Serentak 2018.

"Kami sudah mengingatkan mereka," ujar mantan Pangkostrad tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjamin TNI memegang teguh netralitas terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran TNI hingga satuan bawah tentang netralitas TNI, yakni Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada 2018," kata Hadi di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Hadi menekankan kepada jajarannya agar memedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian, menurut Panglima, tidak ada toleransi bagi pelanggar netralitas.

Baca juga: Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Bersifat Mutlak!

Hadi juga mengingatkan tugas TNI antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.

Melalui perintah hariannya, Hadi mengingatkan jajarannya untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

Kompas TV Polisi telah menahan 13 orang karena diduga sebagai teroris, termasuk di Daerah Depok Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com