Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Minta PT Pindad Didukung untuk Jadi Lebih Besar

Kompas.com - 04/06/2018, 23:24 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menilai, PT Pindad sebagai pemasok persenjataan TNI AD memiliki potensi untuk berkembang lebih besar.

Sayangnya, kata dia, PT Pindad masih memiliki kendala untuk berkembang lebih besar. Kendala itu tak lain adalah persoalan kemampuan modal perusahaan.

"Dari Kementerian BUMN harus memberikan support terkait dengan modal, karena PT Pindad modalnya tertatih-tatih," ujar Mulyono dalam acara pemberian penghargaan kepada Kontingan AASAM TNI AD di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (4/6/2018).

KSAD mengaku sudah bicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait potensi dan masalah PT Pindad. Ia menyarankan, bila Pindad ingin lebih besar, maka diperlukan suntikan dana.

Menurut dia, PT Pindad punya potensi untuk maju karena kebutuhan peralatan persenjataan sangat besar.

TNI AD saja, kata KSAD, membutuhkan 120 juta butir amunisi setiap tahun. Namun, produksi PT Pindad hanya 90 juta butir setahun.

Artinya, ada 30 juta butir amunisi yang belum bisa disediakan PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan TNI AD.

"Untuk saya sendiri saja enggak bisa (memenuhi), apalagi angakatan lain, apalagi kepolisian, apalagi yang lain. Ini saya butuh banyak, peluang bisnis besar, tetapi PT Pindad tidak punya modal," kata dia.

"Belum defisit amunisi TNI AD yang 50 juta butir peluru untuk standby saja, belum operasional, ini juga belum dipenuhi. Jadi kalau (PT Pindad) disuntik dana besar pun enggak akan rugi," ucap Mulyono.

KSAD menegaskan, TNI AD pasti akan mengutamakan produk PT Pindad untuk mendukung industri persenjataan dalam negeri.

Namun, untuk beberapa peralatan yang belum bisa disediakan PT Pindad, maka TNI AD harus mengimpor dari negara lain.

Kompas TV Kunjungan Sultan Bolkiah ke Mabes TNI ini tak terlepas dari ketertarikan Brunei atas kendaraan tempur dan hasil produksi PT Pindad.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com