Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ungkap Keinginan Pensiun sebagai Ketum PDI-P

Kompas.com - 15/11/2018, 15:18 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keinginannya untuk pensiun sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Hal tersebut disampaikan Megawati saat membuka sekolah bagi calon anggota legislatif tingkat DPR RI di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

"Memang saya kalau dilihat, perjalanan politik sudah cukup lama. Saya ketum parpol paling senior sekian lama belum diganti-ganti, padahal saya sudah lama berharap diganti," kata Megawati di hadapan ratusan caleg PDI-P.

Megawati menjabat sebagai ketua umum PDI-P sejak partai tersebut masih bernama PDI pada 1993. Kursinya sempat digoyang oleh Soerjadi lewat Kongres Luar Biasa PDI 1996.

Namun, Megawati tidak menerima hasil kongres itu dan akhirnya PDI di bawah kepemimpinannya berubah nama menjadi PDI-P.

Sejak saat itu, kursi Megawati tidak pernah goyah. Pada Kongres PDI-P 2015 di Bali, Megawati bahkan masih terpilih secara aklamasi.

Kini, alih-alih pensiun dari pimpinan partai, Megawati yang berusia 71 tahun justru mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo.

Ia didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

"Padahal umur saya sudah 70 plus. Tapi hari ini malah ditambahi tugas ideologi Pancasila," kata Megawati.

Megawati menyesalkan, pada saat ia sudah tua, justru perempuan yang terjun di dunia politik semakin sedikit.

Di BPIP misalnya, Megawati menjadi satu-satunya perempuan di jajaran dewan pengarah.

"Saya makin kesal pada diri saya sendiri apa salahnya perempuan Indonesia. Kenapa tidak mau jadi tokoh politik," kata Presiden ke-5 RI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com