Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Dana Desa Digunakan untuk Tekan Laju Urbanisasi

Kompas.com - 14/11/2018, 17:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana desa digunakan untuk menekan laju urbanisasi yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menambahkan, laju urbanisasi yang tinggi tercermin dari rata-rata umur petani yang semakin tua. Ia mengatakan, rata-rata umur petani saat ini meningkat dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Karena itu dana desa harus digunakan untuk mengadakan sumber perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat desa sehingga penghasilan di desa sebanding dengan kota. Jika tidak, Kalla khawatir para pemuda di desa akan terus pergi ke kota untuk bekerja.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

"Karena itu lah maka dana desa ini di samping untuk pembangunan infrastruktur, juga agar dilaksanakan pembangunan pertanian yang bernilai tinggi. Apakah kopi, coklat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya," ujar Kalla.

Ia menambahkan hal itu penting untuk segera dilakukan lantaran pendapatan masyarakat di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa.

Di tambah pula industri semakin bertumbuh di kota yang cenderung memiliki infrstruktur penunjang yang lengkap. Dengan demikian, menurut Kalla, semakin banyak faktor penarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar dari pada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta. (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," papar Kalla.

"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun. Maka penghasilan orang itu di bawah. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjut dia.

Ia menambahkan jika hal itu terjadi maka nantinya desa akan sepi dan kota menjadi ramai dan berpotensi banyak pengangguran.

"Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi. Jadi (dana desa) menjaga keseimbangan antara kota dan desa. Karena itu maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," kata Kalla lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com