Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Demokrat Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan di Pilpres 2019...

Kompas.com - 13/11/2018, 11:16 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat merupakan salah satu partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.

Meski mengusung Prabowo-Sandiaga, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan capres dan cawapres saat pemungutan suara.

Hal ini dipertegas melalui pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Ibas mengakui, ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu khususnya kader-kader yang berada di daerah.

Baca juga: Pernyataan Ibas Dinilai Indikasi Dukungan Setengah Hati Demokrat untuk Prabowo-Sandiaga

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat  di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Beberapa kader Demokrat sudah ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama itu antara lain Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kadernya di Pilpres, Timses Jokowi-Maruf Semakin Pede

Ibas mengatakan, Demokrat merupakan partai yang demokratis.

Oleh karena itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Sekarang kami tidak bisa memberikan punishment. Kami hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," kata dia.

Keyakinan kubu Prabowo

Pernyataan Ibas tidak membuat kubu Prabowo-Sandiaga merasa resah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tetap yakin pada kesetiaan Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga.

Fadli menilai, wajar jika ada satu atau dua kader yang berbeda sikap dengan partainya.

Oleh karena itu, dia memaklumi pernyataan Ibas.

"Suara arus mainstream tetap mendukung Pak Prabowo-Sandi. Tetapi, kami juga bisa memahami ada satu dua case di bawah yang terkait dengan pimpinan daerah. Saya kira itu urusan internal," ujar Fadli di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (12/11/2018).

Menurut Fadli, fenomena selama ini menunjukkan pilihan masyarakat tidak selalu linier dengan apa yang disarankan partai.

Baca juga: Jubir Timses Klaim Akar Rumput Demokrat Cenderung Pilih Jokowi-Maruf

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com