Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Ibas Dinilai Indikasi Dukungan Setengah Hati Demokrat untuk Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 13/11/2018, 09:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan pada Pemilihan Presiden 2019 dinilai sebagai bentuk dukungan setengah hati kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, sikap ini mengesankan bahwa dukungan Demokrat kepada pasangan tersebut dilakukan secara terpaksa.

Hal ini dikatakan Syamsuddin menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang menyatakan partainya membebaskan para kadernya terkait pilihan capres pada Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres

“Pernyataan Ibas mengindikasikan bahwa Partai Demokrat mendukung Prabowo-Sandi setengah hati. Mengapa? Karena SBY mendukung duet Prabowo-Sandi secara terpaksa,” tutur Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

Menurut Syamsuddin, sikap Partai Demokrat itu tidak akan mengganggu koalisi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga.

Akan tetapi, menunjukkan tidak solidnya koalisi tersebut.

“BPN tidak akan terganggu, hanya memang kurang solid dan tidak greget karena ada yang setengah hati mendukung,” kata Syamsuddin.

Baca juga: Fadli Zon Yakin Kader Demokrat Tetap Dukung Prabowo-Sandiaga Uno

Ia menilai, sejak awal Partai Demokrat terlihat pesimistis. Dukungan yang diberikan untuk Prabowo-Sandiaga, menurut dia, untuk memenuhi ketentuan UU Pemilu yang mewajibkan parpol ikut mengusung pasangan calon. Jika tidak, parpol tersebut tidak bisa ikut pemilu berikutnya.

“Pesimistis karena khawatir tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen,” kata Syamsuddin.

Demokrat bebaskan kadernya

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Jubir Timses Klaim Akar Rumput Demokrat Cenderung Pilih Jokowi-Maruf

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain.

Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung pasangan calon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres, menurut dia, urusan masing-masing kader sebagai individu.

Menanggapi sikap Demokrat, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyatakan, pihaknya mempersilakan caleg Partai Demokrat mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu kepada pemilih.

Ia mengakui, Partai Demokrat merupakan bagian koalisi Prabowo-Sandiaga yang semestinya mengampanyekan pasangan calon tersebut.

Namun, ia menghormati strategi Demokrat yang memilih mengampanyekan keberhasilan SBY selaku ketua umum saat menjabat presiden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com