Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Sandiaga: Biar Masyarakat yang Menilai Sikap Demokrat

Kompas.com - 12/11/2018, 11:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, enggan menanggapi sikap Partai Demokrat yang yang membebaskan kadernya dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Andre lebih memilih untuk melemparkan penilaian terhadap sikap Partai Demokrat tersebut kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang menyatakan partainya membebaskan pilihan capres kepada para kader.

Padahal, Demokrat adalah salah satu parpol yang tergabung dengan koalisi pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga

"Ya biarin masyarakat menilai saja (sikap Demokrat). Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kalau begitu, kan, masyarakat tahu juga," kata Andre saat dihubungi, Senin (12/11/2018).

Baca juga: Kubu Prabowo Persilakan Caleg Demokrat Kampanyekan Keberhasilan SBY

Ia mengatakan, sikap Demokrat itu bisa jadi merupakan strategi untuk menghadapi Pileg 2019 sehingga pihaknya pun menghormati. Ia pun enggan mengomentari lebih jauh sikap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Saat ditanya apakah pihaknya tak khawatir koalisi Prabowo-Sandiaga dicitrakan tak solid di publik, ia menjawab koalisi mereka sangat solid.

"Kami solid, kok. Kalau kami kerja selama ini partai-partai yang kerja solid, kok. Biar masyarakat yang menilai," lanjut dia.

Sebelumnya Ibas mengatakan mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kita sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," tutur Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres

Ibas menambahkan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

"Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," ujarnya.

Kompas TV Benarkah <em>Coat Tail Effect</em> atau efek ekor jas membuat partai yang tidak memiliki capres dan cawapres bekerja setengah hati untuk memenangkan capres cawapres? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio KompasTV yaitu Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon; Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com