Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Sandiaga: Biar Masyarakat yang Menilai Sikap Demokrat

Kompas.com - 12/11/2018, 11:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, enggan menanggapi sikap Partai Demokrat yang yang membebaskan kadernya dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Andre lebih memilih untuk melemparkan penilaian terhadap sikap Partai Demokrat tersebut kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang menyatakan partainya membebaskan pilihan capres kepada para kader.

Padahal, Demokrat adalah salah satu parpol yang tergabung dengan koalisi pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga

"Ya biarin masyarakat menilai saja (sikap Demokrat). Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kalau begitu, kan, masyarakat tahu juga," kata Andre saat dihubungi, Senin (12/11/2018).

Baca juga: Kubu Prabowo Persilakan Caleg Demokrat Kampanyekan Keberhasilan SBY

Ia mengatakan, sikap Demokrat itu bisa jadi merupakan strategi untuk menghadapi Pileg 2019 sehingga pihaknya pun menghormati. Ia pun enggan mengomentari lebih jauh sikap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Saat ditanya apakah pihaknya tak khawatir koalisi Prabowo-Sandiaga dicitrakan tak solid di publik, ia menjawab koalisi mereka sangat solid.

"Kami solid, kok. Kalau kami kerja selama ini partai-partai yang kerja solid, kok. Biar masyarakat yang menilai," lanjut dia.

Sebelumnya Ibas mengatakan mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kita sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," tutur Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres

Ibas menambahkan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

"Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," ujarnya.

Kompas TV Benarkah <em>Coat Tail Effect</em> atau efek ekor jas membuat partai yang tidak memiliki capres dan cawapres bekerja setengah hati untuk memenangkan capres cawapres? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio KompasTV yaitu Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon; Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com