Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Akan Beberkan Hasil Investigasi soal Asia Sentinel

Kompas.com - 10/11/2018, 18:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan membeberkan hasil investigasi terkait pemberitaan Asia Sentinel dalam acara pembekalan calon anggota legislatif (caleg) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

"Karena soal Asia Sentinel ini sudah merebak ke mana-mana. Merugikan kami. Dan, kami harus menjelaskan ke publik supaya publik mengerti apa duduk soalnya," kata Hinca.

Dia menyebut, Asia Sentinel tidak mengonfirmasi temuan yang diberitakan terkait skandal Bank Century.

Baca juga: SBY Berterima Kasih kepada Media yang Beritakan "Asia Sentinel" Minta Maaf

Hinca menilai, semestinya media asing yang meliput isu dalam negeri tak asal memberitakan dan harus melakukan konfirmasi secara saksama.

Pemberitaan itu pun, kata Hinca, telah terbukti kesalahannya sebab Asia Sentinel telah meminta maaf kepada SBY dan Partai Demokrat.

Hinca mengungkapkan, Demokrat lantas menginvestigasi Asia Sentinel terkait pemberitaan tersebut ke tempat asalnya, Hong Kong.

"Kami mau ngasih tahu citra partai ini harus diluruskan. Investigasinya ke Hong Kong, Mauritius, California," lanjut Hinca.

Media asal Hong Kong, Asia Sentinel, meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Permintaan maaf ini dilayangkan atas pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

"Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018).

"Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut."

Asia Sentinel mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

"Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono."

Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat di lamannya, Rabu (19/9/2018)

Proses hukum tetap berjalan

Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan.

Demokrat bahkan sudah mengirimkan tim ke dua negara sebagai langkah untuk memerkarakan Asia Sentinel.

Hal ini sesuai instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pihak yang memfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun.

"Kami sudah kirim tim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bahan-bahan," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com.

Ferdinand mengatakan, tim yang dikirim ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel di sana. Sebab, Asia Sentinel merupakan media yang berbasis di Hong Kong.

Selain itu, tim ini juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat.

Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan di sana untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital versus LPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com