Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikaitkannya Istana dengan Asia Sentinel Dinilai Tak Berdasar

Kompas.com - 18/09/2018, 18:25 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Istana dikait-kaitkan dengan media asal Hong Kong, Asia Sentinel, yang memuat berita konspirasi kejahatan keuangan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu mencuat setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai foto Moeldoko dengan Lin Neumann merupakan hal yang lumrah dan tidak menyatakan ada afiliasi tertentu.

"Foto bersama tidak menjadi bagian dari sebuah afiliasi terhadap sebuah agenda politik, kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Unggah Foto Moeldoko Bareng Co-founder Asia Sentinel, Ini Tanggapan Istana

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asia Sentinel merupakan hal yang tidak berdasar.

Sama seperti Hasto, Plate menilai foto adalah hal yang lumrah saja. Ia yang juga seorang anggota Komisi XI DPR memberikan satu contoh.

"Misalnya ada anggota DPR berfoto dengan Donald Trump, ya apakah semua kebijakan pemerintahan Amerika serikat dikaitkan dengan foto teman kita yang di DPR? Kan tidak itu. Terlalu jauh itu dikaitkan," kata dia.

Plate enggan mengomentari hal itu lebih panjang. Sebab, menurut dia, dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asian Sentinel tak punya dasar.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

"Kita buang-buang energi untuk menanggapi yang tidak punya dasar yang kualifikasinya tidak layak," ucap dia.

Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara.

Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel.

Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Kompas TV Artikel memuat sejumlah poin dan menyebut keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com