KPAI Minta Korporasi Media Sosial Tanggung Jawab atas Kejahatan Siber

Kompas.com - 09/11/2018, 20:24 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto di kantornya, Rabu (8/8/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto di kantornya, Rabu (8/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta korporasi media sosial bertanggung jawab meminimalisasi kejahatan siber di Indonesia. Apalagi, KPAI memandang kasus kejahatan siber kian meningkat.

"Dengan tren yang makin meningkat itu maka tentu tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga korporasi," tutur Ketua KPAI Susanto di kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Susanto merespons kasus peretasan situs laman Pengadilan Negeri Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kasus tersebut melibatkan tiga anak-anak yang diduga dimanfaatkan untuk menjadi peretas situs Pengadilan Negeri Unaaha. Ketiganya yakni JBKE (16), MSR (14), dan HEC (13) yang sudah ditangkap Bareskrim Polri.

Ketiga anak tersebut direkrut sejumlah tutor melalui Facebook dan sebuah percakapan di aplikasi gim. Mereka kemudian berkongsi untuk meretas situs Pengadilan Negeri Unaaha. Para pelaku ini berkomunikasi lewat grup Whatsapp bernama BlackHat.

"Anak-anak kita menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan siber. Langkah korporasi media sosial sangat penting mengingat Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang menggunakan media sosial," paparnya.

Baca juga: Bareskrim Tangkap Peretas Situs Pengadilan Negeri Unaaha Sulteng

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga kini, kata Susanto, per September 2018, KPAI menemukan 525 kasus yang melibatkan anak-anak terkait pornografi dan kejahatan siber.

Tak pelak, peran korporasi media sosial begitu penting. Susanto mengatakan, KPAI pernah memanggil manajemen Whatsapp Indonesia, Facebook, Twitter, hingga aplikasi video Tiktok untuk membangun kesepahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE).

"Kebijakan mereka harus senapas dengan UU. Termasuk juga UU ITE, pornografi, dan tentunya perlindungan anak," pungkasnya.

Kompas TV Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah PKS se-Nusa Tenggara Barat melaporkan wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Polda Nusa Tenggara Barat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.