Menurut Jokowi, Kini Waktunya Angkat Bicara soal Tudingan Anggota PKI

Kompas.com - 05/11/2018, 09:34 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/11/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat mengunjungi Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo mengungkapkan kegusarannya.

Sudah empat tahun ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini, masih ada masyarakat yang percaya isu bahwa ia adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam sejumlah acara di Provinsi Banten, Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018), Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi dalam acara silaturahim dengan kiai serta santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (4/11/2018).

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Pada hari yang sama, saat pembekalan bagi 1.000 caleg perempuan di Hotel JHL Solitaire, Kota Tangerang, Jokowi selama ini sudah sabar menghadapi isu anggota PKI.

Maka, hampir selama empat tahun itu pula, ia memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan itu.

Namun, menjelang Pemilihan Presiden 2019, isu itu bukannya mereda, tetapi kian menguat. 

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat klarifikasi dalam setiap kesempatan.

"Selama ini saya itu diem saja. Sabar, sabar, sabar, tapi kok kayak begini terus. Supaya enggak dibawa lagi ke mana-mana, perlu juga saya jawab sekarang," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Jokowi meminta klarifikasinya itu juga disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X