Erick Thohir: Berapa Tahun Jokowi Dizolimi Dibilang PKI?

Kompas.com - 25/10/2018, 23:19 WIB
Ketua Timses Jokowi-Maruf Erick Thohir dalam acara doa bersama dan pentas seni untuk korban bencana Dokumentasi Tim Jokowi-MarufKetua Timses Jokowi-Maruf Erick Thohir dalam acara doa bersama dan pentas seni untuk korban bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak sedang geram saat menyebut ada politisi sontoloyo.

Ia menilai wajar pernyataan tersebut lantaran Jokowi juga hendak menunjukan apa yang sedang dirasakan sebagai kepala negara. Ia meyakini Jokowi tidak keceplosan saat menyebut adanya politisi sontoloyo.

"Enggak dia bukan geram, dia kan orangnya sangat sabar. Dan pasti begini lho, ketika isu PKI diangkat, berapa tahun dia harus dizolimi dibilang PKI, ini contoh. Berapa tahun dia dizolimin dibilang anti-Islam. Berapa tahun dia dizolimin dibilang ini pendukung asing," kata Erick saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteng, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Soal Dana Kelurahan, Politisi Sontoloyo, dan Klarifikasi Jokowi...

Erick menambahkan Jokowi melalui pernyataannya tersebut sekaligus berupaya mengingatkan masyarakat agar tak termakan omongan politisi yang mengadu domba dan memecah belah.

"Itu posisi dia jelas bahwa memang rakyat jangan selalu dibohongi dan beliau memastikan kepada kami untuk menyesuaikan dengan garis yang dia inginkan," lanjut Erick.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku jengkel terhadap politikus yang mengadu domba, fitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.

Ia mengatakan, karena jengkelnya, saat acara pembagian 5.000 sertifikat lahan di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018), keluarlah pernyataan "politikus sontoloyo" untuk menyebutkan politisi yang melakukan praktik seperti itu.

Baca juga: Jokowi: Karena Sudah Jengkel, Keluarlah Itu Sontoloyo...

Alasan itu diungkap Jokowi saat menerima pimpinan gereja dan rektor/ketua perguruan tinggi Kristen seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

"Sebetulnya ini dimulai dari urusan politik, yang sebetulnya setiap lima tahun pasti ada. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang memfitnah, cara- cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, menghalalkan segala cara," ujar Jokowi.

"Makanya saya sampaikan, politikus sontoloyo, ya itu, jengkel saya," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X