Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Kompas.com - 30/10/2018, 17:34 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan masih banyak masyarakat yang percaya isu hoaks mengenai dirinya di media sosial.

Salah satu isu hoaks yang sering muncul yakni bahwa Presiden Jokowi adalah kader Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Menurut Jokowi, tidak sedikit masyarakat yang mempercayai isu tersebut.

"Banyak yang percaya. Ada survei kita enam persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Kongres ke-20 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: Erick Thohir: Berapa Tahun Jokowi Dizolimi Dibilang PKI?

Jokowi tak menyebutkan survei apa yang dimaksud. Dia menegaskan, PKI dibubarkan pada tahun 1965. Sementara ia lahir pada tahun 1961. Artinya, pada saat PKI dibubarkan oleh pemerintah, Jokowi baru berumur 4 tahun.

"Kok bisa jadi aktivis PKI itu darimana, enggak ada aktivis PKI balita itu, enggak ada. Tapi di dalam media sosial banyak sekali gambar-gambar seperti ini," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Jokowi menunjukkan gambar saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di suatu panggung. Di dalam foto yang sudah diedit itu, Jokowi berada di dekat DN Aidit.

"Saya cek ini pidato tahun berapa sih? Tahun 55. Saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini," kata Jokowi.

"Ini yang namanya media sosial ini nakal-nakal," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Hal itu disampaikan La Nyalla di hadapan sejumlah awak media di kantornya di Kota Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com