Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Kompas.com - 30/10/2018, 17:34 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan masih banyak masyarakat yang percaya isu hoaks mengenai dirinya di media sosial.

Salah satu isu hoaks yang sering muncul yakni bahwa Presiden Jokowi adalah kader Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Menurut Jokowi, tidak sedikit masyarakat yang mempercayai isu tersebut.

"Banyak yang percaya. Ada survei kita enam persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Kongres ke-20 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: Erick Thohir: Berapa Tahun Jokowi Dizolimi Dibilang PKI?

Jokowi tak menyebutkan survei apa yang dimaksud. Dia menegaskan, PKI dibubarkan pada tahun 1965. Sementara ia lahir pada tahun 1961. Artinya, pada saat PKI dibubarkan oleh pemerintah, Jokowi baru berumur 4 tahun.

"Kok bisa jadi aktivis PKI itu darimana, enggak ada aktivis PKI balita itu, enggak ada. Tapi di dalam media sosial banyak sekali gambar-gambar seperti ini," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Jokowi menunjukkan gambar saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di suatu panggung. Di dalam foto yang sudah diedit itu, Jokowi berada di dekat DN Aidit.

"Saya cek ini pidato tahun berapa sih? Tahun 55. Saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini," kata Jokowi.

"Ini yang namanya media sosial ini nakal-nakal," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Hal itu disampaikan La Nyalla di hadapan sejumlah awak media di kantornya di Kota Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com