Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Kami kalau Mau Eksekusi Beri Notifikasi 3 Hari Sebelumnya

Kompas.com - 02/11/2018, 15:01 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara mengenai eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Tuti Tursilawati.

Tuti dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, setiap negara memiliki mekanisme dan regulasi masing-masing dalam melakukan eksekusi mati.

Kejaksaan Agung biasanya mengomunikasikan atau memberikan surat pemberitahuan akan adanya eksekusi mati.

“Kita harusnya melihat etika juga, etika hukum. Kalau kami setiap kali mau melakukan eksekusi terpidana mati, dan kalau itu berkaitan dengan orang asing, kami tentunya memberi pemberitahuan kepada keluarganya melalui keduataan besar negara masing-masing. Itu namanya notifikasi,” kata Prasetyo, di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: Soal Notifikasi Eksekusi Mati TKI, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Ia menyebutkan, Kejaksaan Agung akan memberikan notifikasi kepada kedutaan besar jika ada warga negara asing yang akan dieksekusi mati.

Notifikasi itu biasanya diberikan tiga hari sebelum eksekusi dilakukan.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Kejaksaan Agung turut memprotes keras tindakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia di negara tersebut.

“Kita bisa protes begitu karena kita sudah melaksanakan itu (notifikasi). Ketika ada orang asing yang dieksekusi mati di negeri kita ini, sebelumnya kami berikan notifikasi kepada keduataan besarnya yaitu 3 hari sebelum eksekusi itu dilakukan. Nah, di sana (Arab Saudi) nampaknya agak lain. Makanya kami protes,” kata Prasetyo.

Kejagung, lanjut Prasetyo, telah maksimal memberikan bantuan perlindungan kepada para TKI yang bekerja di luar negeri, termasuk Tuti.

“Kami sudah sangat maksimal membantu. Putusan pidana mati ini, hampir 10 tahun yang lalu, kemudian kami melakukan upaya pembelaan dan advokasi,” kata Prasetyo.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

“Termasuk atase Kejaksaan di Riyadh sana. Berulang kali. Hanya nampaknya majelis hakim di Arab Saudi itu menyatakan kejahatan yg dilakukan oleh TKW kita Tuti Tursilawati termasuk kejahatan yang tidak bisa dimaafkan,” lanjut dia.

Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal, mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.

Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com