Soal Notifikasi Eksekusi Mati TKI, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Kompas.com - 02/11/2018, 11:44 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Fabian Januarius KuwadoWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi meminta pemerintah membuat kesepakatan mandatory consuler notification dengan Pemerintah Arab Saudi pasca- eksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) Tuti Tursilawati.

Tuti dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 di Kota Ta'if.

Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuti tanpa memberikan notifikasi atau pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Arwani mengatakan, tidak adanya notifikasi soal pelaksanaan eksekusi karena Pemerintah Indonesia belum pernah memiliki kesepakatan tersebut dengan Arab Saudi.

"Ketiadaan pemberItahuan (notifikasi) oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah RI soal eksekusi Tuti tidak terlepas dari tidak adanya kesepakatan di antara kedua negara ini," ujar Arwani melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati, Massa Pasang Garis Segel di Kedubes Arab Saudi

Menurut Arwani, pemerintah harus mengambil langkah konkret agar kasus yang menimpa Tuti tidak kembali terjadi.

Ia menilai, kesepakatan mandatory consuler notification antara Indonesia dan Arab Saudi bisa menjadi salah satu upaya pencegahan.

"Kita harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan peristiwa yang menimpa Tuti tidak terulang di waktu mendatang," kata dia.

"Koordinasi antarlembaga mulai BNP2TKI, Kemnaker, Kemlu, termasuk Kedubes Indonesia di luar negeri untuk menguatkan koordinasi dengan baik dan melakukan terobosan yang positif," lanjut Arwani.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, Arab Saudi memang tidak memiliki ketentuan hukum yang mewajibkan pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah sebelum eksekusi terhadap warga negara asing dilakukan.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

Nasional
Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X