Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jokowi, BPJS Kesehatan Defisit karena Banyak yang Tak Bayar Iuran

Kompas.com - 25/10/2018, 19:40 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, defisit yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena banyak yang belum membayar iuran.

"Di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).

Menurut Jokowi, defisit BPJS Kesehatan saat ini hanya terjadi pada kategori non-peserta bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan

 

Sementara, masyarakat miskin yang masuk kategori PBI serta kategori PNS, TNI, Polri tidak mengalami defisit.

"PBI itu sebenarnya tidak defisit. Seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Untuk (kategori) PNS dan TNI/Polri sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang tekor ini yang non PBI," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, penagihan peserta non PBI ke depannya harus lebih dimaksimalkan untuk defisit berkepanjangan di BPJS Kesehatan.

"Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ujar Jokowi.

Sebelumnya, di hadapan para dokter yang hadir pada Muktamar IDI, Jokowi juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan menyubsidi BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 triliun.

"Kami ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan," kata Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Namun, saat ditanya wartawan soal subsidi BPJS itu, Jokowi belum mau bicara banyak.

Jokowi mengatakan, paling tidak, saat ini pemerintah sudah memutuskan menyuntik dana Rp 4,9 triliun untuk menyelamatkan BPJS dari defisit.

"Yang kedua, nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun. Itu saja," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com