Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 25/10/2018, 16:15 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesian (IDI) Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi menghadapi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

Tantangan itu disampaikan Ilham saat Presiden Jokowi menghadiri Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kamis (25/10/2018).

Ilham mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara yang fasilitas jaminan kesehatannya mengalami defisit seperti Ghana dan Inggris. Ia pun mengaku ingin mendengar solusi dari Jokowi.

"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya di sini," kata Ilham yang disambut tepuk tangan dari peserta IDI.

Baca juga: Kabar Baik, 3 Pembatasan Layanan BPJS Kesehatan Resmi Dibatalkan

Jokowi yang menyampaikan sambutan setelahnya pun langsung memberikan jawaban terkait solusi defisit BPJS Kesehatan. Ia mengklaim sudah memahami persoalan yang menyebabkan BPJS Kesehatan defisit.

"Saya sudah tahu semuanya. Nanti saya akan ajak bicara. Ini Masalah manajemen, masalah sistem. Tahu semuanya saya. Kuncinya ada di mana tahu?" kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia memahami persis masalah BPJS Kesehatan karena pada saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menerapkan program jaminan kesehatan serupa.

Di Solo dan Jakarta, menurut Jokowi, program jaminan kesehatan yang dulu ia terapkan juga sempat bermasalah. Bahkan, polemik yang muncul itu terus berlangsung hingga hampir satu tahun.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

"BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun. Tapi enggak apa-apa, nanti saya diskusi dengan Pak Fahmi (Dirut BPJS) dan Pak Ilham," kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku enggan memaparkan solusi defisit BPJS di atas panggung terbuka. Ia khawatir solusi yang ia paparkan justru menimbulkan polemik.

"Jadi enggak usah saya jawab di sini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya ke mana-mana," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.

"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai Rp 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com