Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Jokowi, Fadli Zon Sebut Sontoloyo Istilah yang Agak Kasar

Kompas.com - 24/10/2018, 17:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengimbau warga berhati-hati dengan politisi sontoloyo. Ia menilai penggunaan kata "sontoloyo" itu tak pantas dilontarkan seorang Kepala Negara.

"Saya kira itu kan istilah yang agak kasar," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (24/10/2018).

Fadli juga menyayangkan jika sebutan sontoloyo itu diarahkan bagi para politisi yang mengkritik program dana kelurahan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, harusnya kritik terkait progam pemerintah cukup dijawab dengan penjelasan yang komprehensif oleh Presiden.

Fadli sendiri mengaku mengkritik program dana kelurahan karena melihat program tersebut dimunculkan secara terburu-buru tanpa payung hukum yang jelas. Ia mengaku setuju bahwa dana kelurahan ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Sebut Banyak Politisi Sontoloyo, Ini Penjelasan Jokowi

Menurut Fadli, jika direncanakan dengan matang, seharusnya pemerintah bisa membuat payung hukum terlebih dahulu. Apalagi, Presiden Jokowi mengakui bahwa usul dana kelurahan ini sudah disampaikan wali kota sejak tiga tahun lalu.

"Yang sontoloyo itu adalah orang yang tidak melaksanakan ini dengan baik. Yang tidak merencanakan dengan matang. Yang tidak memenuhi prosedur sesuai tata aturan yang ada. Itu lah yang sontoloyo," kata Fadli.

Jokowi mengingatkan warga hati-hati dengan politisi sontoloyo saat menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa kemarin.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

Awalnya, Jokowi menyinggung mengenai program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi dari kubu oposisi. Jokowi heran dana kelurahan untuk rakyat justru dianggap dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.

"Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," tambah dia.

Kompas TV Hal itu disampaikan La Nyalla di hadapan sejumlah awak media di kantornya di Kota Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com