Kritik Jokowi, Fadli Zon Sebut Sontoloyo Istilah yang Agak Kasar

Kompas.com - 24/10/2018, 17:51 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengimbau warga berhati-hati dengan politisi sontoloyo. Ia menilai penggunaan kata "sontoloyo" itu tak pantas dilontarkan seorang Kepala Negara.

"Saya kira itu kan istilah yang agak kasar," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (24/10/2018).

Fadli juga menyayangkan jika sebutan sontoloyo itu diarahkan bagi para politisi yang mengkritik program dana kelurahan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, harusnya kritik terkait progam pemerintah cukup dijawab dengan penjelasan yang komprehensif oleh Presiden.

Fadli sendiri mengaku mengkritik program dana kelurahan karena melihat program tersebut dimunculkan secara terburu-buru tanpa payung hukum yang jelas. Ia mengaku setuju bahwa dana kelurahan ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Sebut Banyak Politisi Sontoloyo, Ini Penjelasan Jokowi

Menurut Fadli, jika direncanakan dengan matang, seharusnya pemerintah bisa membuat payung hukum terlebih dahulu. Apalagi, Presiden Jokowi mengakui bahwa usul dana kelurahan ini sudah disampaikan wali kota sejak tiga tahun lalu.

"Yang sontoloyo itu adalah orang yang tidak melaksanakan ini dengan baik. Yang tidak merencanakan dengan matang. Yang tidak memenuhi prosedur sesuai tata aturan yang ada. Itu lah yang sontoloyo," kata Fadli.

Jokowi mengingatkan warga hati-hati dengan politisi sontoloyo saat menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa kemarin.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

Awalnya, Jokowi menyinggung mengenai program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi dari kubu oposisi. Jokowi heran dana kelurahan untuk rakyat justru dianggap dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.

"Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," tambah dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X