Survei "Kompas": Jokowi-Ma'ruf 52,6 Persen, Prabowo-Sandi 32,7 Persen

Kompas.com - 24/10/2018, 06:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 52,6 persen dalam Pilpres 2019. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 32,7 persen.

Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas yang digelar pada 24 September-5 Oktober 2018.

Seperti dikutip dari harian Kompas, mereka yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya sebesar 14,7 persen.

"Seandainya 14,7 persen responden ini merapat kepada Prabowo-Sandi, dalam hitungan sederhana, peluang Jokowi- Ma’ruf masih sedikit lebih lebar," kata Bambang Setiawan dari Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Kompas: PDI-P, Gerindra, PKB, Golkar di Urutan 4 Besar

Namun, dengan memperhitungkan aspek margin of error (MOE), kata Bambang, peluang ini bisa jadi masih di titik kritis.

Pasalnya, dengan MOE sebesar 2,8 persen, rentang perolehan Jokowi-Ma’ruf saat ini berada di kisaran 49,8-55,4 persen. Terlebih ada pemilih yang berpotensi menggeser arah dukungannya.

Ada 30,7 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf yang masih berpeluang mengubah dukungannya hingga pemilu nanti.

"Sementara kemungkinan serupa pada pasangan Prabowo-Sandi sebesar 34,2 persen," kata Bambang.

Baca juga: Survei Kompas: 6 Parpol Terancam Tak Lolos DPR, 5 Parpol Lain Belum Aman

Dengan adanya pemilih ragu pada kedua belah pihak dan mereka yang hingga kini belum menentukan pilihan, total massa mengambang dapat mencapai 46,8 persen.

Ini yang membuat hasil akhir pertarungan ini masih sulit dipastikan.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.