Survei "Kompas": PDI-P, Gerindra, PKB, Golkar di Urutan 4 Besar

Kompas.com - 23/10/2018, 11:24 WIB
Sosialisasi Pemilu 2019 - Warga melintas di depan baliho sosialiasasi Pemilu 2019 di Jalan Ngurah Rai, Bali, Senin (8/10/2018). Sosialisasi Pemilu 2019 diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun juga peserta Pemilu 2019 agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)
08-10-2018 WAWAN H PRABOWOSosialisasi Pemilu 2019 - Warga melintas di depan baliho sosialiasasi Pemilu 2019 di Jalan Ngurah Rai, Bali, Senin (8/10/2018). Sosialisasi Pemilu 2019 diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun juga peserta Pemilu 2019 agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK) 08-10-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar berada di urutan empat teratas.

Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018.

Berikut hasil survei tersebut seperti dikutip Harian Kompas:

  1. PDI-P (29,9 persen)
  2. Partai Gerindra (16 persen)
  3. PKB (6,3 persen)
  4. Partai Golkar (6,2 persen)
  5. Partai Demokrat (4,8 persen).
  6. Partai Nasdem (3,6 persen)
  7. PKS (3,3 persen)
  8. PPP (3,2 persen)
  9. PAN (2,3 persen)
  10. Perindo (1,5 persen)
  11. Hanura (1 persen)
  12. PBB (0,4 persen)
  13. PSI (0,4 persen)
  14. Partai Berkarya (0,4 persen)
  15. Partai Garuda (0,3 persen)
  16. PKPI (0,1 persen)

Dari lima partai teratas, jika dibandingkan dengan hasil survei April lalu, Partai Demokrat dan Partai Gerindra mengalami kenaikan tingkat keterpilihan.

Partai Demokrat naik 2 persen, sedangkan Gerindra naik hingga 5,1 persen.

Keterpilihan PKB juga meningkat 1,4 persen. Sebaliknya, elektabilitas PDI-P turun 3,4 persen. Penurunan juga dialami Golkar sebesar 1 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,8 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.