Survei "Kompas": 6 Parpol Terancam Tak Lolos DPR, 5 Parpol Lain Belum Aman

Kompas.com - 23/10/2018, 11:42 WIB
suasana rapat paripurna yang sempat ricuh Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comsuasana rapat paripurna yang sempat ricuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Enam partai politik terancam tidak lolos ambang batas parlemen yang sebesar 4 persen. Sementara lima parpol lain posisinya belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Hal itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018.

Baca juga: Survei Kompas: PDI-P, Gerindra, PKB, Golkar di Urutan 4 Besar

Seperti dikutip dari harian Kompas, elektabilitas enam parpol hanya berada antara 0,1 persen hingga 1 persen.

Jika mempertimbangkan angka simpangan survei (± 2,8 persen), angkanya belum mampu menempus ambang batas parlemen 4 persen.

Kelimanya, yakni:

  • Hanura (1 persen)
  • PBB (0,4 persen)
  • PSI (0,4 persen)
  • Partai Berkarya (0,4 persen)
  • Partai Garuda (0,3 persen)
  • PKPI (0,1 persen)

Sementara lima parpol lain posisinya belum aman, tetapi berpotensi menembus ambang batas jika mempertimbangkan angka simpangan survei (± 2,8 persen).

Kelimanya, yakni:

  • Partai Nasdem (3,6 persen)
  • PKS (3,3 persen)
  • PPP (3,2 persen)
  • PAN (2,3 persen)
  • Perindo (1,5 persen).

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,8 persen.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X