Mendagri: Banyak Aparatur Daerah Terjerat Korupsi, Jangan Salahkan Sistem

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kementerian yang ia pimpin sudah berupaya keras mencegah aparatur daerah terjerat kasus korupsi selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Soal di daerah masih ada oknum-oknum yang korupsi, ya jangan salahkan sistemnya. Itu masalah yang berkaitan dengan intergritas yang bersangkutan," ujar Tjahjo di Kantor Badan Pengawas Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/10/2018).

"Bagi kami, selama empat tahun jalan semua, tetapi mohon maaf tadi jangan dikaitkan itu loh masih banyak aparatur daerah termasuk DPRD yang terkena kasus di KPK, itu bukan salah kami," kata dia.

Baca juga: 14 Tahun Terakhir, Sebanyak 79 Kepala Daerah Ditangkap KPK

Selama ini, tutur Tjahjo, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah agar aparatur daerah khususnya kepala daerah bisa menghindarkan diri dari praktik korupsi.

Kepala daerah yang baru terpilih, ujarnya, ditatar oleh Kemendagri agar memahami area rawan korupsi.

Selain itu, kata Tjahjo, Kemendagri juga menggandeng Lemhanas untuk mengudang bupati, wali kota gubernur, ketua DPRD ditambah istri-istrinya untuk ikut diklat supaya wawasannya lebih komprehensif dan integral.

Baca juga: 4 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Sejumlah Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kemendagri juga menggandeng KPK dan BPKP untuk membantu memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

Namun, upaya itu tak cukup. Sebab, masih banyak kepala daerah dan aparatur sipil di daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.

"Tapi kami tanggung jawab seperti di Malang langsung kami PAW (Pergantian Antarwaktu) 41 anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi supaya tata kelola pemerintahannya jalan," kata dia.

"Setiap kepala daerah yang kena kasus hukum ditahan langsung kami ganti, minimal dia bisa membahas anggaran dan lain-lain," sambung Tjahjo.