Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Semua Instansi Umumkan Hasil Administrasi CPNS, Ini Kata BKN

Kompas.com - 22/10/2018, 11:51 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pengumuman hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 telah dilaksanakan sejak Selasa (16/10/2018). Sebelumnya, disebutkan bahwa hasil seleksi administrasi akan diumumkan maksimal pada Minggu (21/10/2018) kemarin.

Namun, hingga pagi ini, belum seluruh kementerian/lembaga/daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi pelamar CPNS 2018.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyampaikan, proses seleksi administrasi bergantung dengan proses verifikasi masing-masing instansi.

"Beberapa instansi masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses verifikasi," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/10/2018).

Baca juga: BKN Sebut 21 Persen Pelamar CPNS Tidak Memenuhi Syarat

Ridwan mengatakan, beberapa instansi yang belum mengumumkan hasil administrasi tersebut membutuhkan waktu paling lama dua hari ke depan.

"Mudah-mudahan dalam satu-dua hari ini dapat diselesaikan," kata dia.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari BKN, hingga Senin (22/10/2018) pukul 13.30 WIB, sebanyak 225 instansi belum mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Setelah proses pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2018 selesai, tambah Ridwan, BKN bersama dengan instansi terkait akan menentukan jadwal pelamar yang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Adapun, tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

Untuk diketahui, seleksi kompetensi dasar akan terbagi menjadi tiga tes, yaitu tes intelegensia umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pemerintah mengalokasikan sebanyak 238.015 formasi yang terbagi menjadi 76 instansi pusat dan 525 pemerintah daerah. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Inografik: Program Studi dan Universitas denga Jumlah Pelamar CPNS Terbanyak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com