4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 20/10/2018, 14:14 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (depan kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo naik motor listrik WIM Motor saat kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua pada April 2018. presiden.go.idMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (depan kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo naik motor listrik WIM Motor saat kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua pada April 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.

Dalam beberapa pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Seperti apa catatan pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun Jokowi-JK? Berikut dihimpun dari data yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP):

Infrastruktur konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

1. Jalan dan Jembatan

Catatan jalan dan jembatan yang dibangun dalam empat tahun Jokowi-JK:

  • Jalan sepanjang 3.432 kilometer
  • Jalan tol sepanjang 947 kilometer
  • Jembatan sepanjang 39,8 kilometer
  • Jembatan gantung sebanyak 134 unit. 

2. Kereta Api

  • Jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 754.59 km'sp
  • Peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km'sp
  • Light Rail Transit di Sumatera Selatan selesai dibangun
  • Light Rail Transit di Jakarta selesai dibangun
  • Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi yang rampung pada 2019
  • Mass Rapid Transit yang juga rampung pada tahun 2019.

3. Bandar Udara

  • Ada 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu)
  • Revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan
  • Pemerintah menargetkan penurunan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain.

4. Pelabuhan

  • 19 pelabuhan baru
  • 8 pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019
  • Target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017
  • Penambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang
  • Penambahan 3 unit kapal motor penyeberangan
  • Penambahan 10 pelabuhan penyeberangan.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas ini sudah mulai terlihat manfaatnya.

"Sudah mulai terjadi pertumbuhan penumpang yang artinya peningkatan konektivitas itu benar-benar terjadi," ujar Erani.

Pertumbuhan penumpang angkutan udara dari 2014 hingga 2017, kata dia, naik 6,5 persen, kereta api naik 8,9 persen, penyeberangan  naik 1,3 persen, demikian pula Damri yang naik 1,7 persen.

Demikian juga sudah mulai terjadi pertumbuhan angkutan barang yang artinya, daya saing ekonomi antardaerah juga mulai tumbuh," lanjut Erani.

Pertumbuhan angkutan barang dari 2014 hingga 2017 melalui jalur darat diklaim naik 3 persen, jalur angkutan laut naik 3 persen, dan angkutan udara naik 2,7 persen.

Adapun, angka yang paling tinggi adalah pertumbuhan angkutan barang melalui jalur kereta api, yakni sebesar 7,8 persen.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X