4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 20/10/2018, 14:14 WIB
Ilustrasi bendungan Kementerian PUPRIlustrasi bendungan

Infrastruktur pendukung ketahanan pangan

Selain untuk konektivitas, empat tahun pemerintahan Jokowi-JK juga membangun infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.

Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur pada sektor ini dianggap penting.

1. Pembangunan bendungan

Hingga tahun 2017, ada 43 bendungan yang dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Pemerintah menyebutkan, pembangunan bendungan berdampak pada peningkatan pelayanan irigasi waduk sebesar 160.000 hektare.

Selain itu, berdampak pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan meningkatkan potensi energi sebesar 145 mega watt

2. Pembangunan embung oleh 3 kementerian

  • Dari 2015 hingga 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil membangun 846 embung
  • Berdasarkan periode yang sama, Kementerian Pertanian berhasil membangun 2.348 embung
  • Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membangun 1.927 embung
  • Pada periode yang sama, pemerintah juga membangun 860.015 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 2.319.693 hektare jaringan irigasi lama.

Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam menopang produktivitas, pemerintahan Jokowi-JK juga berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi.

Erani menjelaskan, salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama "Palapa Ring".

Program tersebut menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/ kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). 

Jaringan Indonesia bagian barat, misalnya, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun  74 persen jaringan.

Untuk jaringan Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, pemerintah telah membangun 35 persen jaringan.

Adapun, Indonesia bagian timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan.

"Secara keseluruhan, dari total 514 kota/ kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. Sedangkan, 57 kota/ kabupaten sisanya adalah daerah terpencil," ujar Erani.

Namun, pemerintah tetap berupaya menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil itu, yakni dengan inovasi pembiayaan melalui pola kerjasama pemerintah badan usaha (KBPU).

Pola kerja sama itu untuk penyediaan serat optik di daerah terpencil yang secara bisnis tidak layak usaha.

Melalui pola kerja sama ini pula, pemerintah berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X