Ditegur Presiden Jokowi, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 18/10/2018, 10:17 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris enggan menanggapi langsung teguran yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Saat dihubungi lewat sambungan telepon dan pesan singkat, Kamis (18/10/2018) pagi, Fahmi justru meminta Kompas.com untuk mewawancarai Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf.

Fahmi melalui ajudannya turut mengirimkan nomor telepon Iqbal untuk keperluan wawancara.

"Ya, itu kan Pak Dirut kebetulan lagi OTW (dalam perjalanan) sih, Pak. Cukup dengan saya saja sebagai kepala humas," kata Iqbal saat mengawali percakapan telepon dengan kompas.com.


Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

Iqbal lalu menjawab pertanyaan seputar teguran yang disampaikan Presiden Jokowi. Ia memastikan, BPJS memperhatikan teguran yang disampaikan Presiden Jokowi kemarin.

"Konteksnya, kan, bagian dari upaya beliau untuk agar BPJS kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lebih serius menangani problem yang terjadi dalam JKN," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, program jaminan kesehatan yang dijalankan BPJS Kesehatan selama empat tahun terakhir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Presiden memberikan perhatian lebih mengenai defisit yang ada di BPJS.

Baca juga: Jokowi Minta Dirut Rumah Sakit Tak Mengeluh Utang BPJS di Media

"Itu memacu semangat kita untuk bekerja lebih baik. Karena penyelesaian ini tak bisa kita selesaikan sendirian, jadi bersama-sama dengan kementerian lembaga untuk atasi permasalahan ini," ujar Iqbal.

Iqbal memastikan, perbaikan sistem akan dilakukan. Misalnya, dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

"Kita melihat dari sisi positifnya ya kaitan dengan pidato Presiden dan berharap ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk perbaiki sistem yang ada," kata dia.

Iqbal menambahkan, sebenarnya pihaknya sudah melaporkan ke Presiden mengenai iuran peserta BPJS yang belum memenuhi ekspektasi.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Suntik BPJS Rp 4,9 Triliun, tapi Masih Kurang...

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan iuran. Sebagai solusi sementara, pemerintah memutuskan memberi suntikan dana ke BPJS sebesar Rp 4,9 trilun.

"Opsi untuk penyesuaian iuran karena memang dengan pertimbangan kondisi masyarakat masih berat mungkin sehingga pemerintah ambil opsi terbaik, untuk mengambil suntikan dana," kata Iqbal.

Iqbal mengakui, suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun dari pemerintah sebenarnya masih kurang untuk menutup defisit BPJS. Sejak awal, jumlah yang diajukan BPJS lebih besar dari itu.

"Rp 4,9 triliun itu sebenarnya waktu RDP sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 triliun. Tetapi memang dari BPKP untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 triliun dulu katanya," ucap Iqbal.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegur Dirut BPJS Fahmi Idris karena permasalahan defisit anggaran.

Teguran disampaikan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak mudah.

Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.

Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi.


Terkini Lainnya

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Regional
Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Regional
Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Nasional
Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Nasional
Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Regional
Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Nasional
Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Nasional
2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

Regional
Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Internasional
Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Edukasi
Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Regional
KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

Nasional
Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil 'di Luar Ekspektasi' saat Debat Ketiga

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" saat Debat Ketiga

Nasional
Kekerasan Seksual Itu Bernama 'Revenge Porn', Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Kekerasan Seksual Itu Bernama "Revenge Porn", Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Edukasi
Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Regional

Close Ads X