Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Hoaks ke AduanKonten.id Kemenkominfo, Begini Caranya

Kompas.com - 18/10/2018, 09:58 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat. Melalui media sosial misalnya, dalam hitungan detik saja kita dapat mengetahui informasi yang dibagikan oleh orang lain.

Sebagai pengguna media sosial, sikap bijak ketika menerima suatu informasi memang sangat diperlukan.

Apabila info tersebut bukan dari sumber resmi, kredibel dan berpotensi membuat keresahan di masyarakat, kita dapat bersikap untuk tidak ikut menyebarkan info tersebut.

Selain itu, saat ini juga begitu banyak informasi bohong atau hoaks tersebar luas di masyarakat. Apa saja yang bisa kita lakukan menanggapi hoaks ini?

Jika tidak ingin hanya diam, kita dapat menindaklanjuti hoaks dengan melaporkannya ke pihak berwenang. Salah satu salurannya adalah situs resmi Aduan Konten, aduankonten.id, yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Situs ini memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan konten negatif baik berupa situs, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, serta software yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat bisa melaporkan konten yang ia temukan di internet yang melanggar undang-undang, (seperti) pornografi, judi, kebencian berdasarkan SARA, hoaks, dan lain-lain," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Laporkan Postingan Provokasi, Hoaks, dan SARA ke Aduan Konten!

Lantas, bagaimana caranya?

Pertama, Anda yang ingin melakukan pengaduan wajib mendaftarkan diri, dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Jangan lupa untuk mencentang captcha yang tersedia, lalu klik tombol daftar.

Anda akan mendapatkan email untuk verifikasi akun, kemudian diarahkan login dan melengkapi data yang ada, seperti nomor identitas kependudukan dan nomor telepon.

Setelah itu, Anda dapat membuat aduan konten.

Membuat aduan

Tampilan menu buat aduan baru di situs aduan kontenaduankonten.id Tampilan menu buat aduan baru di situs aduan konten
Untuk membuat aduan, pertama Anda dapat memilih kategori aduan, seperti pornografi, perjudian, fitnah, pemerasan, penipuan, SARA dan lain-lain.

Lalu, unggah tautan berupa link di kolom yang tersedia.

Masukkan alasan Anda melaporkan atau mengadukan konten tersebut. Setelah itu, unggah file atau dokumen pendukung berupa tangkapan layar situs atau konten yang dilaporkan.

Dokumen yang dilampirkan dapat berupa file png, jpg, atau jpeg dengan ukuran maksimal 8MB.

Centang captcha yang tersedia. Setelah memastikan isian benar, klik tombol Kirim.

Masyarakat dapat melaporkan beberapa situs berkonten negatif dalam sekali pelaporan.

Pemantauan proses dilakukan oleh tim aduan konten. Proses verifikasi dilakukan untuk menguji apakah konten dalam suatu situs atau media sosial tersebut menyalahi aturan perundang-undangan.

"Aduan dari masyarakat kami verifikasi, jika memanng melanggar ketentuan UU ITE dan UU lain kami blokir," ujar Ferdinand.

Baca juga: Situs Aduan Konten Kominfo Kini Bisa Dipantau dan Lebih Transparan

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, jumlah pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Kemenkominfo hingga September 2018 sebanyak 87.485 kasus.

Tak hanya melalui situs resmi, masyarakat juga dapat menghubungi tim aduan konten melalui aplikasi WhatsApp di nomor 081-1922-4545.

Tak hanya itu, aduan konten milik Kemenkominfo ini juga mempunyai akun resmi di media sosial Twitter, @aduankonten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com