Merasa Didiskriminasi, Penganut Kaharingan Minta Bantuan Komnas HAM

Kompas.com - 16/10/2018, 14:54 WIB
Masyarakat Kaharingan mendatangi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018). KOMPAS.com/FITRIA CHUSNAMasyarakat Kaharingan mendatangi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) melakukan audiensi dengan Komnas HAM, Selasa (16/10/2018), di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, terkait pengakuan kepercayaan mereka.

MAKI meminta Komnas HAM untuk membantu mendesak pemerintah agar Kaharingan dicantumkan dalam kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Ketua MAKI Pusat, Suel, selama ini, di kolom agama e-KTP penganut Kaharingan tertulis "Hindu" atau "-".

Padahal, agama Kaharingan berbeda dengan agama Hindu.

Selain itu, menurut mereka, putusan MK nomor 97 tentang kolom agama dalam KTP dan KK seharusnya menjadi pengakuan untuk Kaharingan sebagai kepercayaan yang kedudukannya sejajar dengan enam agama yang diakui di Indonesia.

"Kami minta jawaban yang pasti. Kaharingan ini masuk pada kolom agama, tapi belum (dilaksanakan) sampai sekarang. Setelah keluar aturan MK, kami tuntut terus," kata Ketua MAKI Kalimantan Tengah, Yudha SU Rihan.

Para penganut Kaharingan merasa didiskriminasi karena kepercayaannya tidak diakui.

"Agama ini dari nenek moyang kami dulu, tanah leluhur kami dulu. Kami tidak dibantu, tidak dibina. Kami setanah kelahiran yang didiskriminasikan oleh pemerintah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyebutkan, Komnas HAM prihatin dengan persoalan yang dialami MAKI.

Ia mengatakan, persoalan ini merupakan persoalan hak asasi manusia, bukan persoalan administrasi kependudukan .

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.