Salin Artikel

Merasa Didiskriminasi, Penganut Kaharingan Minta Bantuan Komnas HAM

MAKI meminta Komnas HAM untuk membantu mendesak pemerintah agar Kaharingan dicantumkan dalam kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Ketua MAKI Pusat, Suel, selama ini, di kolom agama e-KTP penganut Kaharingan tertulis "Hindu" atau "-".

Padahal, agama Kaharingan berbeda dengan agama Hindu.

Selain itu, menurut mereka, putusan MK nomor 97 tentang kolom agama dalam KTP dan KK seharusnya menjadi pengakuan untuk Kaharingan sebagai kepercayaan yang kedudukannya sejajar dengan enam agama yang diakui di Indonesia.

"Kami minta jawaban yang pasti. Kaharingan ini masuk pada kolom agama, tapi belum (dilaksanakan) sampai sekarang. Setelah keluar aturan MK, kami tuntut terus," kata Ketua MAKI Kalimantan Tengah, Yudha SU Rihan.

Para penganut Kaharingan merasa didiskriminasi karena kepercayaannya tidak diakui.

"Agama ini dari nenek moyang kami dulu, tanah leluhur kami dulu. Kami tidak dibantu, tidak dibina. Kami setanah kelahiran yang didiskriminasikan oleh pemerintah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyebutkan, Komnas HAM prihatin dengan persoalan yang dialami MAKI.

Ia mengatakan, persoalan ini merupakan persoalan hak asasi manusia, bukan persoalan administrasi kependudukan .

"Putusan MK soal administrasi kependudukan, bukan soal pengakuan agama. Keputusan MK materinya soal adminduk (administrasi kepemdudukan). Soal agama, itu bagian dari hak asasi," ujar Sandrayati.

Komnas HAM akan membantu MAKI memperjuangkan hak asasi mereka.

"Kita pasti akan tindak lanjuti dengan beberapa tahapan dan klarifikasi dengan semua pihak. Akan ada langkah-langkah baik tingkat pusat dan daerah, lagi-lagi kami menghormati," ujar dia.

Pada November 2017, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP.

Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Administrasi Kependudukan.

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

.

.

.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/14544681/merasa-didiskriminasi-penganut-kaharingan-minta-bantuan-komnas-ham

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.