Pasca-gempa dan Tsunami Sulteng, Pemerintah Fokus Bangun Hunian Sementara

Kompas.com - 15/10/2018, 12:35 WIB
Menko Polhukam Wiranto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenko Polhukam Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, saat ini pemerintah mulai fokus pada pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Menurut dia, para pengungsi tak mungkin dibiarkan terlalu lama tinggal di tenda-tenda.

"Kan enggak mungkin di tenda terus karena menyangkut masalah kenyamanan, masalah kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Pemerintah membuat hunian sementara. Dihuni oleh masyarakat yang bersifat sementara," kata Wiranto usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018) siang.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Hunian Sementara bagi Korban Bencana Sulteng

Menurut Wiranto, hunian sementara ini akan dibangun dengan material yang lebih layak. Setiap hunian sementara bisa menampung hingga 12 kepala keluarga.

"Di mana nanti dilengkapi MCK (fasilitas mandi, cuci, kakus) dengan dapur dan fasilitas rumah tangga lainnya. Ini dihitung sementara ada sekitar 1.200 lokasi," kata dia.

Ia menjelaskan, keberadaan hunian ini nantinya akan diikuti dengan perencanaan yang lebih matang untuk membangun kembali perumahan permanen bagi masyarakat.

Baca juga: Relawan Jateng Bertolak ke Palu, Bakal Bangun 100 Hunian Sementara

Pemerintah, kata Wiranto, tak ingin perumahan yang dibangun kembali berada pada zona rawan likuifaksi maupun jalur patahan Palu Koro.

"Jangan sampai masuk ke Palu Koro lagi atau tempat-tempat yang sangat labil. Ini membutuhkan satu persyaratan dan perencanaan yang lebih matang yang melibatkan lembaga terkait," kata dia.

.

.

.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X