Para Aktivis Eks 212 Dukung Jokowi-Ma'ruf, Ini Komentar Ketua GNPF-Ulama

Kompas.com - 14/10/2018, 16:27 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak usai memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak usai memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).
Penulis Devina Halim
|

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Yusuf Martak mengatakan, peralihan dukungan sejumlah aktivis eks gerakan 212 kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tidak terlalu berpengaruh.

Menurut Yusuf, peralihan dukungan tersebut merupakan hak dari setiap anggota dan tidak mencerminkan sikap GNPF-Ulama dan Persaudaraan Alumni Aksi Bela Islam (PA) 212.

"Saya belum melihat ada sesuatu yang besar, tapi biar bagaimanapun mereka juga punya hak dan bisa menyampaikan aspirasinya di deklarasi melalui dukungan dan sebagainya," ujarnya di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Belasan Aktivis Eks 212 Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf


Oleh sebab itu, ia meyakini dukungan organisasinya kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap solid.

Sebelumnya, belasan aktivis eks gerakan 212 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Mereka membentuk kelompok relawan dengan nama 'Eks 212 kawal KH Ma'ruf Amin'.

Deklarasi dilakukan di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: GNPF-Ulama Akan Bantu PKS Hadapi Pemilu 2019

Hadir dalam deklarasi itu sejumlah tokoh yang mengaku ikut dalam aksi 2 Desember, menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama.

Dua diantaranya adalah Razman Arif Nasution (Koordinator), Kapitra Ampera (Wakil Koordinator). Ada juga Ketua DPP PKB Lukman Edy.

Selain itu, 'Eks 212 kawal K.H. Ma'ruf Amin' beranggotakan Kholid Hidayat, Sulaeman, Sayuti, Imam, Kustanto Arief Wibowo, Helmi Herlambang, Abdul Hamid, Ahmad Warno, dan Nursalim.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X