Berkaca pada SBY, Elektabilitas Jokowi Bisa Turun Jika Naikkan Harga Premium

Kompas.com - 12/10/2018, 17:02 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai dan sekjen partai pengusung di Jakarta, Kamis (9/8). Hasil pertemuan tersebut memutuskan KH Maruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/18.GALIH PRADIPTA Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai dan sekjen partai pengusung di Jakarta, Kamis (9/8). Hasil pertemuan tersebut memutuskan KH Maruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, elektabilitas Presiden Joko Widodo bisa menurun jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium.

Sebab, harga BBM merupakan faktor fundamental yang akan langsung dirasakan oleh rakyat.

"Karena ini berdampak langsung ke rakyat, tentu akan berpengaruh pada elektabilitas petahana," kata Saidiman di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Naiknya harga BBM, dikatakan Saidiman, akan berdampak domino. Harga kebutuhan pokok juga pasti akan mengalami kenaikan. Tentunya, kata dia, hal ini akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

"Kalau hidup masyarakat makin susah, yang disalahkan pasti pemerintah. Elektabilitas Jokowi sebagai petahana bisa turun," ucap dia.

Saidiman berkaca pada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2008, SBY yang saat itu akan maju kembali sebagai capres petahana di Pilpres 2009 memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan ekonomi RI yang terdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

"Saat itu elektabilitas SBY turun cukup lumayan," urainya.

Kendati demikian, menurut Saidiman, saat itu elektabilitas SBY bisa naik kembali setelah pemerintah mengucurkan program bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin yang terdampak langsung kenaikan BBM.

Saidiman pun mengaku tidak tahu persis mengenai kondisi ekonomi saat ini, apakah masih mempunyai fiskal yang cukup untuk menerapkan program serupa sebagai penambal kenaikan BBM.

Namun, menurut dia, dari sisi politik untuk kepentingan elektoral, keputusan Jokowi untuk membatalkan kenaikan BBM sudah tepat

Presiden Joko Widodo sebelumnya membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut bahwa, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Baca juga: Tak Konsisten Soal Kenaikan Harga Premium jadi Blunder Pemerintah

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Menurut dia, Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.



PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X