Berkaca pada SBY, Elektabilitas Jokowi Bisa Turun Jika Naikkan Harga Premium

Sebab, harga BBM merupakan faktor fundamental yang akan langsung dirasakan oleh rakyat.

"Karena ini berdampak langsung ke rakyat, tentu akan berpengaruh pada elektabilitas petahana," kata Saidiman di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Naiknya harga BBM, dikatakan Saidiman, akan berdampak domino. Harga kebutuhan pokok juga pasti akan mengalami kenaikan. Tentunya, kata dia, hal ini akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

"Kalau hidup masyarakat makin susah, yang disalahkan pasti pemerintah. Elektabilitas Jokowi sebagai petahana bisa turun," ucap dia.

Saidiman berkaca pada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2008, SBY yang saat itu akan maju kembali sebagai capres petahana di Pilpres 2009 memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan ekonomi RI yang terdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

"Saat itu elektabilitas SBY turun cukup lumayan," urainya.

Kendati demikian, menurut Saidiman, saat itu elektabilitas SBY bisa naik kembali setelah pemerintah mengucurkan program bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin yang terdampak langsung kenaikan BBM.

Saidiman pun mengaku tidak tahu persis mengenai kondisi ekonomi saat ini, apakah masih mempunyai fiskal yang cukup untuk menerapkan program serupa sebagai penambal kenaikan BBM.

Namun, menurut dia, dari sisi politik untuk kepentingan elektoral, keputusan Jokowi untuk membatalkan kenaikan BBM sudah tepat

Presiden Joko Widodo sebelumnya membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut bahwa, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Menurut dia, Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.