Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sepertinya Dua Kubu Masih Sama-sama Berhemat Energi...

Kompas.com - 12/10/2018, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, wajar apabila capres cawapres beserta tim suksesnya belum memulai adu gagasan, ide, dan solusi terkait persoalan bangsa dalam masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Sebab masa kampanye Pilpres 2019 terbilang panjang. Hal ini menyebabkan masing -masing kubu masih memainkan isu yang bukan substansif terlebih dahulu untuk saat ini.

"Sepertinya mereka masih sama-sama berhemat energi sekarang ini. Karena waktu kampanye cukup lama, nyaris 7 bulan. Berbeda dengan Pilpres 2014 yang hanya 6 pekan untuk kampanye," ujar Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Ayo Kita Debat Gagasan, Enggak Cuma Nyanyi, Sindir, Mana Idenya?

"Jadi perdebatannya masih isu yang sedang lewat saja. Misalnya ada annual meeting IMF-World Bank, dibahas. Lalu soal BBM, dibahas. Petahana juga begitu. Oposisi kepeleset soal Ratna, ya pembahasannya itu. Belum masuk ke ranah gagasan dan solusi," lanjut dia.

Henri yakin apabila masa kampanye nantinya sudah mulai mendekati pencoblosan, maka kedua kubu akan memulai memenuhi saluran-saluran komunikasi masyarakat dengan ide, gagasan dan solusi atas persoalan bangsa.

Meski demikian, Hendri menilai, tidak ada salahnya juga apabila capres cawapres beserta tim suksesnya sudah mulai mengeluarkan ide, gagasan dan solusinya pada masa sekarang ini. 

Baca juga: Kedua Paslon Dinilai Belum Berkontestasi Melalui Gagasan

"Memang sebaiknya kedua kubu masing-masing mengatur isunya sendiri-sendiri ya, dan lebih membicarakan visi misi. Kan visi misinya sudah disetor tuh ke KPU. Tapi sampai kini belum ada satu kubu pun yang berusaha mempopulerkan visi misinya ke masyarakat," ujar Hendri.

Dengan begitu, masyarakat mungkin akan menentukan siapa pilihan politiknya sejak awal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com