Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Pihak Amien Rais soal Ultimatum Minta Maaf kepada Kapolri

Kompas.com - 12/10/2018, 13:50 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Surya Imam Wahyudi, merasa heran dengan ultimatum yang dilayangkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kapitra Ampera.

Kapitra mengultimatum Amien Rais agar meminta maaf karena telah meminta Presiden Jokowi mencopot Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. 

Menurut Surya, pernyataan Amien merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Baca juga: Kapitra Ampera Ultimatum Amien Rais Minta Maaf kepada Kapolri

Ia mengatakan, maksud Amien mendorong institusi Polri agar lebih baik dan profesional.

"Orang bicara ingin mendorong Polri lebih baik dan lebih profesional serta dipimpin oleh orang yang betul-betul bersih kok malah disomasi," ujar Surya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

"Kapitra jadilah pendukung Jokowi yang baik, yaitu mengawal dan memastikan smua janji-janji Jokowi terpenuhi dengan baik. Mohon jangan menjadi benalu yang turut memperparah negeri ini," kata Surya.

Surya berpendapat, saat ini publik mengharapkan pemerintah mampu membenahi sektor penegakan hukum, dan tak tebang pilih saat menangani perkara.

Baca juga: Timses Jokowi: Amien Rais Merasa Dimuliakan, Artinya Tak Ada Politisasi

Ia mengatakan, sebagai advokat, Kapitra seharusnya mendorong pembenahan di sektor penegakan hukum.

"Kebebasan berpendapat terkait penuntasan kasus hukum tidak bisa dipasung dengan ancaman seperti Kapitra yang justru berlindung di balik ketiak pemerintah yang sampai hari ini abai mewujudkan keadilan. Jadi pengacara harusnya ikut menyuarakan keadilan dan kepentingan rakyat," kata Surya.

Diultimatum 7x24 jam

Sebelumnya, Kapitra Ampera meminta Amien Rais minta maaf kepada Tito Karnavian.

Menurut Kapitra, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu harus minta maaf karena telah meminta Presiden Jokowi mencopot Tito.

"Saya minta Amien Rais klarifikasi itu dan minta maaf kepada Tito dan kepolisian," ujar Kapitra dalam konferensi pers di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2012).

Kapitra memberi batas waktu kepada Amien selama 7x24 jam.

Jika dalam waktu itu belum ada permintaan maaf, Kapitra yang juga berprofesi sebagai pengacara ini akan menempuh langkah hukum.

"Kalau tidak diindahkan, kami akan laporkan ke polisi. Mulai hari ini, jadi Kamis depan tidak melakukan itu, kami lapor ke polisi," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com