Politisi Gerindra: Jokowi Salah Sejak Awal Cabut Subsidi BBM

Kompas.com - 12/10/2018, 11:36 WIB
Sejumlah pengendara mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017). PT Pertamina (Persero) langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 5 Januari 2017. Revisi harga berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan angka kenaikan sebesar Rp 300.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah pengendara mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017). PT Pertamina (Persero) langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 5 Januari 2017. Revisi harga berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan angka kenaikan sebesar Rp 300.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, pemerintahan Joko Widodo sudah salah sejak awal saat memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2014 lalu.

Akibatnya, menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi dilema. Menaikkan harga premium dengan risiko daya beli masyarakat menurun, atau mempertahankan harga premium dengan risiko Pertamina yang terus merugi.

"Ini memang sesunguhnya diawali kebijakan pemerintah yang keliru. Waktu kita tentang habis-habisan, tapi pemerintah tetap mencabut subsidi BBM," kata Gus Irawan saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Politisi Gerindra: Pertamina Jadi Kambing Hitam untuk Pencitraan Jokowi

Gus Irawan menyesalkan pemerintah tidak mengoreksi kesalahan ini sejak awal.

Pemerintah, kata dia, justru membuat kebijakan lain yang makin keliru. Salah satunya adalah dengan meminta Pertamina menyalurkan premium dengan harga yang tetap diatur oleh pemerintah.

"Karena mungkin, apakah malu, mestinya tidak perlu malu mengoreksi kebijakan keliru itu. Akhirnya diambil kebijakan yang menutupi kekeliruan itu dengan keliru-keliru yang baru," ucapnya.

Akibat kebijakan ini, Pertamina tidak bisa serta merta melepas harga premium kepada mekanisme pasar.

Baca juga: Drama di Balik Penundaan Kenaikan Harga Premium

Pertamina mau tidak mau harus mensubsidi harga premium dengan menanggung kerugian.

"Pertamina sudah paparkan di komisi VII, bahwa setiap liter premium, Pertamina itu minus Rp 3000. Itu yang menanggungnya Pertamina sebagai koorporasi," kata Gus Irawan.

Gus Irawan mempertanyakan argumen Presiden Jokowi saat mencabut subsidi BBM pada 2014 lalu.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa pencabutan subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor produktif sehingga bisa berdampak positif bagi perekonomian.

"Katanya bisa membuat ekonomi tumbuh meroket sampai 7 persen. Hari ini terjawab sudah, bahwa apa yang disampaikannya itu sesuatu yang tidak menjadi kenyataan. Ekonomi kita toh di angka 5 sampai 5,2 persen, sangat jauh dari yang dijanjikan 7 persen itu," ucap Gus Irawan.

Baca juga: Ini Alasan Penundaan Kenaikan Harga Premium

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Menurut dia, Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X