Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Pertamina Jadi Kambing Hitam untuk Pencitraan Jokowi

Kompas.com - 12/10/2018, 10:44 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, PT Pertamina Persero sudah menjadi kambing hitam untuk alat pencitraan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan politisi Gerindra tersebut menanggapi langkah pemerintah yang mendadak membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium hanya dalam waktu satu jam setelah diumumkan.

"Pengumuman itu pun menjadi aneh, masa satu jam kemudian dikoreksi lagi, ditunda katanya. Alasannya yang beredar di media, karena ketidaksiapan Pertamina," kata Gus Irawan saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

"Pertamina kambing hitam lagi nih. Pertamina dikambinghitamkan untuk pencitraan (Jokowi)," tambahnya

Baca juga: Drama di Balik Penundaan Kenaikan Harga Premium

Gus Irawan heran jika Pertamina mengaku tidak siap untuk menjalankan kenaikan harga premium.

Sebab, menurut dia, Pertamina tidak perlu melakukan persiapan khusus, namun cukup menjalankan saja apa yang sudah diputuskan pemerintah.

"Apa sih persiapannya? Makanya aneh kalau disebut ketidaksiapan, memang persiapan apa yang dilakukan untuk Pertamina menjalankan keputusan pemerintah, enggak ada," ujarnya.

Gus Irawan menilai, Pertamina justru membutuhkan kenaikan harga premium itu. Sebab, Pertamina sudah memaparkan dalam rapat di Komisi VII beberapa waktu lalu bahwa mereka merugi Rp 3000 tiap liter premium yang dijual.

Ini karena premium sudah tak disubsidi oleh pemerintah.

Baca juga: Timses Sebut Jokowi Tak Ragu dalam Pembatalan Kenaikan Harga Premium

"Itu yang menanggungnya Pertamina sebagai koorporasi. Mestinya itu kan subsidi tetapi ditanggung koorporasi. Lah, subsidi di mana juga adalah tanggungan pemerintah, negara," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Baca juga: Ini Alasan Penundaan Kenaikan Harga Premium

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Kementerian BUMN mengaku kaget karena tiba-tiba Jonan mengumumkan harga BBM jenis premium naik per pukul 18.00 WIB.

Mendengar kabar tersebut, mereka langsung mengkonfirmasi ke PT Pertamina (Persero) yang kemudian ditegaskan oleh arahan Presiden Jokowi langsung tidak lama setelah itu.

"Kami baru tahu dari Pak Jonan. Jadi, kami tegaskan lagi kalau kenaikan harga premium ditunda karena Pertamina sendiri belum siap," kata Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com